Kesultanan Asahan merupakan kerajaan yang menjadi bagian dari Kerajaan Aceh. Dengan demikian secara otomatis, struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh. Di daerah Asahan sendiri, terlepas dari relasinya dengan Aceh, kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, yang bergelar Yang Dipertuan Besar/Sri Paduka Raja. Jabatan yang lebih rendah adalah Yang Dipertuan Muda. Untuk daerah Kawasan …

Kesultanan Asahan, Sejarah dan Wilayah Kesultanan di Aceh
Published :

Kesultanan Asahan merupakan kerajaan yang menjadi bagian dari Kerajaan Aceh. Dengan demikian secara otomatis, struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh.

Di daerah Asahan sendiri, terlepas dari relasinya dengan Aceh, kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, yang bergelar Yang Dipertuan Besar/Sri Paduka Raja. Jabatan yang lebih rendah adalah Yang Dipertuan Muda. Untuk daerah Kawasan Batubara dan kawasan yang lebih kecil, pemerintahan dijalankan oleh para datuk.

Kesultanan Asahan berdiri tahun 1630 oleh seorang putra Sultan Aceh Iskanda Muda, yang bernama Abdul Jalil. Ini bermula saat Sultan Iskandar Muda melakukan perjalanannya ke Johor dan Malaka pada 1612. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan.

Perjalanan dilanjutkan ke sebuah “Tanjung” yang merupakan pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai “Balai” untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini dikenal dengan “Tanjung Balai”.

Hubungan antara Sultan Iskandar Muda dengan Raja Simargolang juga semakin erat. Apalagi sang sultan menikah dengan putri Raja Simargolang, dan melahirkan seorang putra yang bernama Abdul Jalil tadi. Kemudian Abdul Jalil mendirikan Kesultanan Asahan yang berada di bawah Kesultanan Aceh hingga awal abad 19 Masehi. Saat ini wilayah Kesultanan Asahan berada di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Sebagai kesultanan yang berada dalam pengaruh kebuadayaan Islam, maka di Asahan juga berkembang kehidupan keagamaan yang cukup baik. Bahkan, ada seorang ulama terkenal yang lahir dari Asahan, yaitu Syeikh Abdul Hamid. Ia lahir tahun 1880 (1298 H), dan wafat pada 18 Februari 1951 (10 Rabiul Awal 1370 H). Datuk, nenek dan ayahnya berasal dari Talu, Minangkabau. Syekh Abdul hamid belajar agama di Mekkah, karena itu, ia sangat disegani oleh para ulama zaman itu.

Dalam perkembangannya, murid-murid Syekh Abdul Hamid inilah yang kelak mendirikan organisasi Jamiyyatul Washliyyah. Sebuah organisasi yang berbasis pada aliran sunni dan mazhab Syafi’i. Dalam banyak hal, organisasi ini memiliki persamaan dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang didirikan oleh para ulama Minangkabau.

Adanya banyak persamaan ini, karena memang para ulama tersebut saling bersahabat baik sejak mereka menuntut ilmu di Mekkah. Pandangan para tokoh agama ini sangat berbeda dengan paham reformis yang dibawa oleh para ulama muda Minangkabau, seperti Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Oleh sebab itu, sering terjadi polemik di antara para pengikut kedua paham yang berbeda ini.

Di paruh pertama abad ke-20, sekitar tahun 1916, di Asahan telah berdiri sebuah sekolah yang disebut Madrasah Ulumul Arabiyyah. Sebagai direktur pertama, ditunjuk Syekh Abdul Hamid. Dalam perjalanannya, madrasah Ulumul Arabiyah ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Asahan, bahkan termasuk di antara madrasah yang terkenal di Sumatera Utara, sebanding dengan Madrasah Islam Stabat, Langkat, Madrasah Islam Binjai dan Madrasah al-Hasaniyah Medan. Di antara ulama terkenal lulusan sekolah Asahan ini adalah Syeikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis (1908-1972).

Peninggalan tertulis warisan Kerajaan Asahan hanya berkaitan dengan buku-buku di bidang keagamaan yang dikarang oleh para ulama untuk kepentingan pengajaran. Berikut ini beberapa buah buku yang dikarang oleh Syeikh Abdul Hamid di Asahan, yaitu Ad-Durusul Khulasiyah,   Al-Mathalibul Jamaliyah, Al-Mamlakul `Arabiyah, Nujumul Ittiba, Tamyizut Taqlidi Minal Ittiba, Al-Ittiba, Al-Mufradat, dan Mi`rajun Nabi.

Kesultanan Asahan Di Bawah Kekuasaan Kolonial

Pada 12 September 1865, kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouverments Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu Onder Afdeling Batubara, Onder Afdeling Asahan, dan Onder Afdeling Labuhan Batu.

Walaupun Belanda memegang kekuasaan tertinggi dan membagi Asahan dalam tiga pemerintahan, tapi pemerintah para datuk di wilayah Batubara tetap diakui. Hanya saja kekuasaaannya telah jauh berkurang.

Begitu juga saat Jepang datang, Asahan berada di bawah kekuasaan Jepang. Saat itu Jepang telah mengganti struktur pemerintahan Asahan menjadi Bunsyu, dan bawahannya menjadi Fuku Bunsyu. Daerah Fuku Bunsyu yaitu Batubara. Sementara yang lebih kecil menjadi distrik diantaranya distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat, dan Sei Kepayang.

Ketika Jepang hengkang dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, komite Nasional Indonesia wilayah Asahan dibentuk. Tapi pemerintah Kesultanan dan Fuku Bunsyu di Batubara masih tetap ada.