Keluesan hukum adat masyarakat Dayak berasal dari asas musyawarah adatnya. Jadi keputusan hukum adat tidak pernah dijatuhkan oleh seorang, melainkan oleh suatu sidang yang terdiri dari dewan orang tua di bawah penghulu sebagai ketua.

Beberapa Norma dan Hukum Adat Masyarakat Dayak
Published :

Hukum adat adalah norma lama yang masih terdapat di mana-mana, termasuk di daerah Kalimantan dan di dalam masyarakat Dayak. Hukum adat merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.

Norma lama/hukum adat akan dapat diterima sepanjang ia akan dapat meningkatkan dirinya bagi kehidupan masyarakat.

Hukum Adat Masyarakat Dayak, meski tidak tertulis, terdapat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aturan pengelolaan lingkungan hidup hingga aturan pergaulan sosial yang tentu saja memperhatikan norma lama/hukum adat yang berkembang di dalam masyarakat sebagai kepribadian sesuai nilai-nilai tradisional yang ada.

Masyarakat Dayak masih tetap memegang nilai tradisional, walaupun nilai-nilai baru sebagai akibat kemajuan dan kelancaran komunikasi dan kemudahan informasi akan sangat banyak memengaruhi nilai tradisional.

Meski demikian masyarakat Dayak masih memegang hukum adatnya dengan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Dalam mengambil keputusan, sidang hukum adat ini harus selalu memperhatikan dua dasar jiwa hukum adat, yaitu menanyakan apakah perkara yang sama ini pernah terjadi sebelumnya, dan kedua, berusaha agar hukuman yang akan dijatuhkan itu berdasarkan keadilan.

Dengan demikian hukum akan selalu terkait dengan nilai, norma dan organisasi tradisional maupun yang modern serta perlindungan yang bersifat penataan keseluruhan.

Bentuk hukuman atas sebuah pelanggaran adat, dalam hukum adat Masyarakat Dayak kebanyakan berupa pemberian ganti kerugian alias danda. Maksud pembayaran ganti kerugian adalah mengembalikan keseimbangan ketenangan masyarakat yang dikacaukan oleh kejahatan seperti pembunuhan, melarikan isteri orang, dan sebagainya.

Hukum adat selain menentukan hukuman terhadap pelanggaran adat yang berupa denda secara materiel, juga mengharuskan pelanggar membayar denda secara upacara, yaitu dengan maksud memulihkan keseimbangan alam dengan jalan mengambil hati para dewa agar tidak marah lagi.

Maka setiap danda dapat terdiri dari dua bagian, yaitu pembayaran berbentuk benda-benda materiel (uang, benda-benda antik) dan berbentuk sajian binatang kepada para dewa. Suatu upacara yang penting dalam rangka ini adalah upacara memercikkan darah binatang sajian ke sekeliling desa, dengan maksud sebagai penawar.

Dalam upaya perlindungan alamnya, masyarakat Dayak memiliki aturan adat yang mengatur tata ruang wilayah seperti Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba.

Sikap dan perilaku yang arif dan bertanggung jawab dalam praktek pengelolaan sumberdaya hutan tersebut, pada gilirannya melahirkan citra manusia Dayak yang bercirikan sosio-religius-magis. Jika kita telusuri, konsepsi konservasi tersebut adalah sebuah perlindungan flora dan fauna.

Upaya menjaga keselarasan hidup juga tercermin dalam aturan hubungan sosial dalam keseharian masyarakat Dayak, diantaranya adalah adanya aturan yang menjaga anak gadis mereka dalam pergaulannya. Maka aturan pergaulan ini diberlakukan bagi seorang pemuda.

Seorang pemuda dilarang bercakap-cakap berduaan dengan seorang gadis khususnya ditempat sepi. Bila tertangkap basah akan mendapat hukuman adat dan juga diharuskan membayar denda.

Bila sedang berada di jalan kemudian bertemu dengan seorang gadis remaja yang belum di kenal, dilarang menatap dan mengamati sekalipun dari jarak jauh. Karena apabila salah seorang keluarga si gadis remaja menyaksikan hal tersebut, akibatnya dituntut dalam rapat.

Misalnya dalam perjalanan, seorang perempuan diajak bicara oleh seorang laki-laki padahal keduanya belum saling mengenal, apabila terlihat oleh ahli waris perempuan itu, maka laki-laki tersebut dapat didenda karena dianggap melanggar adat yang berlaku.

Dan Apabila seorang laki-laki mengajak satu atau dua perempuan untuk berjalan-jalan, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada ayah si gadis, akan lebih berat lagi apabila diantara mereka tidak saling mengenal, maka si laki-laki dianggap melakukan kesalahan dan dapat dituntut dalam rapat adat.

Aturan adat pun terdapat dalam prosesi ritual, misalnya dalam masyarakat Dayak Kayaan, ketika seorang perempuan remaja Kayaan ditato. Rumah orang yang dipakai untuk menato, yang disebut lugaan, sepanjang satu hari orang lain tidak boleh masuk dalam rumah tersebut, apalagi bagi kaum lelaki.

Untuk menandakan bahwa di rumah lugaan ada orang yang ditato, maka lugaan akan memberikan tanda berupa kayu yang di palang di depan pintu. Kayu tersebut bermakna sebagai rambu-rambu bagi masyarakat setempat, bahwa di dalam rumah sedang ada aktivitas menato.

Jika ada yang melanggar, maka dia akan dikenakan denda adat berupa lekuu’ (gelang satu tali) dan satu parang biasa sebagai pengkeras bagi orang yang ditato. Parang dan lekuu’ itu diberikan pada lugaan. Jika denda adat tidak dibayar kala itu juga, maka prosesi tato akan dibatalkan sampai yang melanggar membayar denda adatnya.

Dalam hukum adat Dayak, jika seseorang telah dinyatakan bersalah dan harus membayar denda, namun ia tidak menerima kesalahannya dan tidak mau membayar denda, maka hukuman terberat akan dijatuhkan oleh masyarakat dengan sendirinya yakni pengisolasian.

Ketika Ia diisolasikan, meski pun ia memiliki keperluan dan bantuan tenaga dari masyarakat, tidak ada orang desa yang mau membantu, bahkan jika salah satu keluarganya mengalami kematian, tak segan-segan akan ada larangan untuk memakamkan jenazah itu di tempat pemakaman umum. Perlakuan ini akhirnya memaksa ia untuk tunduk.

Jika pun terjadi kasus pembunuhan tidak sengaja, misal ada seorang yang mati terkena perangkap berburu yang di pasang seseorang yang lain di hutan, dan jika yang meninggal adalah anak pertama sebuah keluarga, atau suami seorang istri maka seorang pembuat jebakan yang telah memakan korban tersebut akan dijatuhi denda agar rela diadopsi sebagai anak oleh keluarga korban, atau menanggung kehidupan si janda yang menjadi korban. Dengan kata lain dendanya adalah menggantikan peran si korban yang terkena jebakan berburu tersebut.

Dengan demikian, aturan atau hukum adat, pada dasarnya adalah upaya menjaga keselarasan hidup, ketentraman, dan keharmonisan dalam bersosial. Dan dalam masyarakat Dayak, penetapan hukum selalu didasarkan pada musyawarah, yang melanggar aturan adat tetap dinyatakan salah tak bisa menjadi ajang debat argumen seperti halnya hukum Pidana dan perdana secara umum. Jika terdakwa tidak menerima dengan keputusan sidang, maka ia akan diisolasi dan tidak terlindungi lagi oleh hukum dan seperangkat aturan adat lagi.